Bengkulu Utara, ARKHANANEWS.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat yang berlangsung khidmat di Ruang Paripurna Gedung DPRD Bengkulu Utara ini dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD serta dihadiri oleh Unsur Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran anggota dewan pada Senin (31/8/2026).
Rapat paripurna ini menjadi momentum krusial bagi legislatif dan eksekutif dalam menyelaraskan persepsi demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Seluruh fraksi di DPRD Bengkulu Utara secara bergantian menyampaikan catatan, masukan, hingga rekomendasi strategis atas postur rancangan perubahan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kendati diwarnai dinamika dan catatan kritis, seluruh fraksi sepakat menargetkan agar program-program yang termuat dalam Perubahan APBD 2027 wajib berjalan tepat sasaran serta memberikan dampak konkret yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Bupati Bengkulu Utara menegaskan bahwa fokus utama pembangunan daerah saat ini difokuskan pada upaya pengurangan beban kebutuhan masyarakat melalui perbaikan sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur jalan dan jembatan. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan pelayanan dasar tetap prima di tengah dinamika kapasitas fiskal daerah.
“Menghadapi kondisi APBD yang mengalami defisit, pemerintah daerah menyiapkan strategi dengan memfokuskan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, mengingat luasnya wilayah Bengkulu Utara yang tidak bisa hanya mengandalkan APBD semata,” ujar Bupati.
Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD Bengkulu Utara melalui pandangan umum fraksi-fraksi menekankan pentingnya komitmen eksekutif dalam merealisasikan strategi tersebut secara transparan dan akuntabel. Legislatif mengingatkan agar defisit anggaran tidak mengorbankan program-program prioritas yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat kecil. Sinergi antara optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja rutin di internal birokrasi menjadi poin penting yang digarisbawahi oleh para anggota dewan.
Dengan disepakatinya pandangan umum dari seluruh fraksi ini, tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD TA 2027 akan dilanjutkan ke tingkat komisi dan badan anggaran. Kerja sama yang solid antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara diharapkan mampu menghasilkan regulasi anggaran yang tidak hanya sehat secara struktur fiskal, namun juga menjadi stimulus roda perekonomian dan pembangunan di seluruh wilayah Bengkulu Utara. ADV
